Keputusan tersebut diambil melalui voting dengan hasil 156 suara untuk Jokowi dan 56 untuk suara untuk Prabowo Subianto sewaktu Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Sabtu (21/7) kemarin.
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan, ada dua skenario yang harus dilakukan oleh Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Pertama, Jika elektabilitas Jokowi sudah di atas 60 persen, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih tepat jika mencari cawapres dari kalangan profesional.
Menurut Soekarwo, cara tersebut persis yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009 yang menunjuk Boediono sebagai cawapres. Sebab, elektabilitas SBY kala itu benar-benar cukup tinggi.
"Kalau surveinya tinggi, Pak Jokowi pasti yang dipilih profesional seperti Pak SBY memilih Boediono begitu survei di atas 60 persen," kata Soekarwo, di Surabaya, Minggu (22/7).
Namun, jika kondisi elektabilitas Jokowi masih belum masuk level aman, imbuhnya maka sebaiknya Jokowi harus mengambil sosok cawapres yang bisa mendulang suara. Terutama dari kader partai yang punya basis pendukung di grassroot. Selain itu, tokoh agama juga dianggap mampu mendulang suara yang signifikan.
Kendati demikian, politikus yang akrab disapa Pakde Karwo ini enggan menyebut nama-nama yang layak mendampingi Jokowi.
"Kalau hasil surveinya menang tapi masih di bawah 60 persen maka cawapres itu penting. Jadi itu yang menjadi petanya. Kalau calon itu butuh (tambahan) suara, saya tidak tahu siapa yang punya suara, yang pasti ada kluster, ada kluster partai, ada kluster tokoh agama," ungkapnya.
Menurut dia, tokoh agama dan kader parpol memang lebih efektif untuk meraup suara daripada kalangan profesional. Tetapi, jika yang dipilih kader partai, tantangannya adalah menjaga soliditas parpol koalisi.
"Jalan pikiran itu tadi kalau surveinya meyakinkan ambil nonpartai. Cari cawapres yang ada voters-nya. Yang nambah suara bukan profesional," pungkasnya.
jawapos.com
