PAN Pecah! Lima Pendiri PAN Desak Amien Rais Mundur

Dan mundurnya Bendahara Umum PAN Nasrullah, kali ini membuat para pendiri dan penggagas partai berlambang matahari putih itu menyarankan Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan, termasuk dari PAN.

Saran itu disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 26 Desember 2018. Lima nama pendiri dan penggagas PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, tertera dalam surat tersebut. Goenawan Mohamad membenarkan surat tersebut ditulis dan ditandatangani kelimanya.

"Iya benar. Yang menulis Pak Abdillah Toha. Kami semua menandatangani," ujar Goenawan saat dimintai konfirmasi.

Dalam surat yang diterima detikcom pada Rabu (26/12/2018) itu, kelima pendiri PAN tersebut mengatakan surat dibuat setelah memerhatikan perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Khususnya kiprah Amien Rais bersama PAN ataupun secara personal. 

"Kami sebagai bagian dari penggagas dan pendiri PAN merasa bertanggung jawab dan berkewajiban membuat pernyataan bersama di bawah ini demi mengingatkan akan komitmen bersama kita pada saat awal pendirian partai," demikian tulis surat terbuka tersebut. 

Mereka mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu akan komitmen bersama kala pertama kali mendirikan partai yang saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut. Bahwa PAN menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menegakkan demokrasi setelah 32 tahun di bawah kekuasaan absolut Orde Baru yang korup dan otoriter. 

PAN adalah partai yang berasaskan Pancasila dengan landasan nilai-nilai moral kemanusiaan dan agama. PAN merupakan partai modern yang bersih dari noda-noda Orde Baru dan bertujuan menciptakan kemajuan bagi bangsa.

Kemudian PAN merupakan partai terbuka dan inklusif yang memelihara kemajemukan bangsa dan tidak memosisikan diri sebagai wakil golongan tertentu. PAN adalah partai yang percaya dan mendukung bahwa setiap warga negara berstatus kedudukan yang sama di depan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak mengenal pengertian mayoritas atau minoritas. Menurut kelimanya, Amien Rais telah melenceng dari prinsip-prinsip tersebut.

"Dengan menggunakan kacamata prinsip-prinsip PAN tersebut di atas, kami mendapatkan kesan kuat bahwa Saudara Amien Rais (AR) sejak mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, sering kali melakukan kiprah dan manuver politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu," tuturnya. 

Kelima pendiri dan penggagas partai itu menilai Amien Rais saat ini semakin cenderung eksklusif, tidak menumbuhkan kerukunan bangsa dalam berbagai pernyataan dan sikap politiknya. Amien, sebagai tokoh reformasi, juga dinilai tidak ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru, serta telah bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politikus yang beraspirasi mengembalikan kekuatan Orde Baru ke kancah politik Indonesia. 

Mereka bahkan menilai Amien Rais telah menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan. 

Amien sebagai ilmuwan politik juga dinilai telah gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut mengeruhkan suasana dalam negeri dalam menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang kebangkitan PKI di negeri ini. 

Bahkan Amien, yang berada di luar struktur utama PAN, dinilai terkesan berat menyerahkan kepemimpinan PAN kepada generasi berikutnya dengan terus-menerus melakukan manuver politik yang destruktif bagi masa depan partai. 

"Atas dasar pertimbangan semua itu, kami sebagai bagian dari pendiri PAN yang bersama saudara saat itu meyakini prinsip-prinsip yang akan kita perjuangkan bersama, menyampaikan surat terbuka ini sebagai pengingat dari sesama kawan," tulis mereka dalam surat terbuka itu. 

"Untuk itu barangkali sudah saatnya Saudara mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menempatkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita," imbuhnya.

detik.com | 

JKSN Targetkan Suara Jokowi-Amin Lebihi Khofifah saat Pilgub Jatim

Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) bertekad perolehan suara pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Jatim akan melebihi perolehan suara Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak ketika berlaga di Pilgub Jatim lalu. 

Dikatakan Khofifah, JKSN tidak hanya bertekad untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri melalui jaringan JKSN yang ada seperti di Hongkong, Malaysia dan negara-negara lainnya yang ada warga negera Indonesia bermukim.

"Untuk di Indonesia, kami akan fokus setidaknya di 10 provinsi, termasuk di Jawa timur ini," terang Khofifah saat deklarasi JKSN Lamongan, Rabu (26/12/2018).

Khofifah mengatakan deklarasi JKSN ini adalah bentuk penguatan konsolidasi dan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk semangat untuk mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau target, kami ingin perolehan suara yang signifikan, jauh lebih signifikan dari perolehan paslon cagub nomor urut satu. Jadi, kami akan terus bergerak, kami akan memaksimalkan sapaan pada masyarakat, dan pengamanan hingga titik-titik pasca coblosan, yaitu pengawalan, pengawasan dan pengamanan hasil," tegas Khofifah yang berjanji akan menyinergikan programnya dengan program dari Jokowi-Amin jika sudah dilantik menjadi gubernur.

Acara deklarasi JKSN yang diawali dengan istigasah ini juga dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Ammanatul Ummah Mojokerto KH Asep Saifuddin Chalim ini dan ketua JKSN pusat, KH M Roziqi. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Bhineka Karya Lamongan ini dihadiri oleh ribuan warga yang meluber hingga ke luar gedung. JKSN Lamongan sendiri diketuai oleh Ali Hafidzi dan menargetkan perolehan suara 80 persen untuk kemenangan Jokowi-Amin.

detik.com | 

2 Kandidat Wagub DKI dari PKS Terancam Ditolak Anggota Dewan

Kedua kandidat yang diajukan PKS, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu serta pengusaha Agung Yulianto yang kini menjabat Sekretaris Umum DPW DKI PKS, tidak dikenal para anggota dewan. 

Sejak dua nama itu digulirkan pada September 2018 muncul berbagai kabar dari anggota DPRD DKI soal kedua nama yang diajukan PKS. Gerindra Lepas Tangan Mereka menolak dua nama yang ditawarkan, sebab berharap wagub yang memahami Ibu Kota. 

Fraksi DPRD yang menolak bahkan mengancam tidak akan menyalurkan suaranya. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali mengatakan, pihaknya baru mengetahui kedua kandidat dari media. "Kalau tanya kepada Golkar, Golkar tidak kenal. 

Saya sudah diskusikan ini kepada institusi partai dan fraksi, kami tidak kenal Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, baru tahu dari media," ujar Ashraf dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Ia mengatakan, seharusnya Gerindra dan PKS mengajukan nama-nama yang sudah dikenal anggota dewan.  Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnevil mengaku pihaknya juga tidak mengenal dua kandidat wagub yang diajukan PKS.  

"Golkar saja partai lama tidak kenal (Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto), apalagi kami (partai) yang baru (Hanura)," ujar Veri dalam kesempatan yang sama. Ia mempertanyakan alasan PKS mengajukan Syaikhu dan Agung mengikuti fit and proper test.  "Seolah-olah PKS tak mempunyai kader lain selain dua orang ini," katanya.  

Pihaknya berharap kandidat wagub yang diajukan kepada DPRD adalah mereka yang memahami permasalahan Jakarta.  DPRD jadi penentu Sikap anggota dewan terhadap kedua kandidat wagub yang diajukan sangat berpengaruh. 

Pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung". 

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kedua pasal itu pada intinya menjelaskan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diselenggarakan melalui rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. 

Berdasarkan itu, pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan wakil gubernur baru DKI Jakarta disertai menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta itu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

Gerindra lepas tangan Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku tidak ambil pusing soal kandidat wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS yang tak dikenal anggota DPRD lainnya. 

"Tugas kami, pertama, mencalonkan dua calon dari PKS itu dua nama hasil fit and proper test, sudah. Itu tugas kami. Sehabis itu ke DPRD, itu tugasnya dia dong," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (20/12/2018). 

Taufik mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak ketika banyak anggota DPRD menolak hadir saat pemilihan dua kandidat wagub yang diajukan PKS. Gerindra enggan membantu PKS melobi fraksi-fraksi lain. 

"Masak partai lain bisa digerakkan oleh kami? Partai punya kebijakan sendiri-sendiri yang sangat strategis, enggak mungkin bisa dilobi," ujar Taufik. 

Coba lobi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menanggapi santai penolakan terhadap dua rekannya. Suhaimi mengatakan siap silaturahim ke fraksi-fraksi lain untuk mengenalkan calon wagub.

"Pasti itu akan kami lakukan untuk lobi-lobi, pendekatan, untuk silaturahim, karena itu di partai (adalah hal) biasa, di politik biasa," kata Suhaimi, Jumat (21/12/2018). 

Suhaimi menyampaikan, perkenalan itu dilakukan setelah PKS dan Partai Gerindra menandatangani surat berisi dua kandidat wagub yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Proses penentuan kandidat wagub bersama Gerindra itu menjadi fokus utama PKS saat ini. 

"Kami masih fokus menyelesaikan persoalan pertama, yaitu surat dari dua partai pengusung untuk disampaikan kepada Pak Gubernur. Itu konsentrasi kami," kata dia. Suhaimi berharap proses penentuan kandidat wagub pengganti Sandiaga Uno bisa segera selesai. 

Hingga kini, fit and proper test untuk dua kandidat wagub tersebut juga belum dimulai.

kompas.co | Nibras Nada Nailufar - Kurnia Sari Aziza

Haul Gus Dur, Ketum GP Ansor: Inti Beragama adalah Kemanusiaan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengenang sosok almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pejuang kemanusiaan yang menjunjung tinggi keberagaman. 

Refleksi ini dia sampaikan dalam rangka memeringati Haul ke-9 Gus Dur pada Jumat (21/12).

Menurut Gus Tutut, begitu akrab disapa, Gus Dur selalu berada di garis depan membela kemanusiaan dan keberagaman. Bagi Gus Dur, tak ada artinya beragama jika seseorang kehilangan kemanusiaannya.

“Sebab sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Pembelaan Gus Dur terhadap manusia bukan berarti melupakan Tuhan,” kata laki-laki yang akrab disapa Gus Yaqut ini, dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Republika.co.id, Jumat (21/12).

Gus Yaqut menegaskan, pemahaman Gus Dur yang sangat mendalam tentang agama Islam itulah yang membuat dirinya juga akan selalu berada di garis terdepan membela kemanusiaan.

Sebagai pimpinan GP Ansor, Gus Tutut mengaku selalu meneladani dan menerapkan pandangan Gus Dur dalam kehidupan sehari-harinya. Ucapan dan tindakan Gus Dur, menjadi inspirasinya dalam berjuang menampilkan Islam rahmatan lil'alamin.

Gus Tutut mengatakan, sosok almarhum Gus Dur selalu mengingatkan dan meyakinkan dirinya bahwa manifestasi pembelaan terhadap Tuhan yang paling luhur adalah menebar kasih sayang kepada semua makhluk-Nya.

“Karena Tuhan dan para penghuni langit hanya akan merahmati mereka-mereka yang berkasih sayang terhadap semua penduduk bumi,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Gus Dur juga selalu memberikan contoh dengan baik dalam hal bertoleransi sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks di Indonesia, lanjut Gus Yaqut, almarhum Gus Dur adalah tokoh besar yang tak pernah lelah mengkampanyekan tentang pluralitas, tentang keberagaman.

“Semoga bangsa Indonesia dapat mengambil teladan baik dari Rasulullah SAW atau teladan yang telah diberikan almarhum Gus Dur. Untuk itu, saya mengimbau jangan pernah pernah lelah mencintai Indonesia yang beragam ini,” kata dia.

republika.co.id | Nashih Nashrullah - Flori Sidebang

'Sentil' HTI, Quraish Shihab: Yang Realistis Saja

Pakar tafsir Alquran sekaligus pendiri Pusat Studi Alquran (PSQ) Prof Quraish Shihab menyarankan agar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersikap realistis terkait pendirian khilafah di Indonesia.

Quraish menegaskan, fakta sejarah membuktikan tidak pernah mendukung pendirian khilafah tunggal. Dia menunjuk bagimana kepemimpinan tunggal tersebut tidak ada dalam sejarah. Upaya untuk menyatukan kepemimpinan tersebut selalu gagal. Lihatlah bagaimana Jamaluddin al-Afghani dengan ide Pan Islamismenya yang gagal, Organisasi Kerjama Islam yang tak kompak, dan Liga Arab yang sulit bersatu.

“Mereka bertenggkar nggak? Kenyataan sejarah tidak memungkinkan, yang realistis lah,” kata dia dalam  diskusi bertajuk “Dari Ideologi Khilafah Menuju Manusia yang Khalifah” yang digelar PSQ di Jakarta, Kamis (20/12).

Quraish meminta  HTI tak muluk-muluk dan agar lebih memilih menjaga dan merawat warisan para pendiri bangsa karena sejatinya itulah inti dari tugas seorang khalifah.

Dia lantas menjelaskan akar kata khalifah dan penggunaannya dalam Alquran. Dalam Alquran, kata khalifah punya dua bentuk jamak yaitu yang pertama pertama khalaif dan kedua khulafa’a.

Kata khalifah dalam surah al-Baqarah jamaknya khalaif. Makna dari khalifah yang pertama di sini adalah bahwa Allah menugaskan tiap cucu anak Adam sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara segala yang ada di sana. Kemudian juga melakukan fungsi ishlah mengantarkan segala apa yang ada di bum menuju tujuan penciptaannya.

Dia menganalogikan, tugas manusia menjaga kursi agar bisa dipakai, mengantar baju supaya bisa digunakan,  dan jika tidak dipakai akan digunakan orang lain. “Kita wajib sebagai Khalifah makan sesuai kebutuhan jangan berlebih sehingga dibuang. Perjuangin itu dulu deh,” kata dia.

Sedangkan kata khalifah yang kedua dalam surah Shad ayat 26, konteksnya adalah pendekatan hukum. Penegakkan hukum itu tidak wajib bagi setiap orang.

Dalam konteks bernegara, kewajiban penegakkan hukum tersebut ada di otoritas pemerintah. Makanya, jamak dari kata khalifah di sini adalah khulafa’ sebagaimana penyebutan empat khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. 

“Perkuat dulu diri Anda, mari perkuat Indonesia. Berjuang yang bisa sebabkan perpecahan tidak dibenarkan,” tutur dia.

republika.co.id | Nashih Nashrullah

Ini Jawaban Cina Soal Keprihatinan RI ke Muslim Uighur

Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

"Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di sela-sela acara "Diplomacy Festival" (DiploFest) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/12) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Cina menyampaikan komitmen negaranya terhadap perlindungan HAM. Dubes Cina juga sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri Cina, Kemlu mencatat keinginan Kedubes Cina di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di Cina," ujar Arrmanatha.

Sementara itu, pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pemerintah Cina beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.

Konsul Jenderal Cina di Surabaya Gu Jingqi mengatakan persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

"Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah Cina, atasi," kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat (13/12).

Jumlah warga etnis Muslim Uighur sekitar separuh dari populasi warga Muslim di Cina. Sehingga, Jingqi beranggapan tindakan yang dilakukan terhadap etnis Uighur bukanlah bentuk intoleransi terhadap kaum minoritas di Cina.

Warga Muslim di Cina sebanyak 23 juta jiwa. Namun Pemerintah memperlakukan warga dengan sama. "Meskipun minoritas, mereka tidak dibatasi dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka," ujarnya.

republika.co.id | Teguh Firmansyah

Dukungan JKSN DKI untuk Jokowi-Ma’ruf Amin Semakin Banyak

Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sepenuhnya akan dukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Khofifah Indar Parawansa selaku Koordinator Nasional JKSN menuturkan, JKSN di DKI Jakarta sudah menjadi provinsi yang ke empat.

Khofifah mengatakan, dukungan JKSN di daerah sudah cukup banyak. Selain itu, dukungan dari para santri dan kiai sudah ada di Jawa Barat.

Ia menambahkan, permintaan dukungan cukup banyak. Seperti diantaranya dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia.

Di DKI Jakarta Kiai Santri Nasional (JKSN) mendeklarasikan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Para santri yang tergabung dalam JKSN wilayah DKI Jakarta terlihat sudah berkumpul sejak pukul 13.00 WIB. Acara itu dimulai dengan selawatan dan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Khofifah sendiri sudah tiba sekitar pukul 13.00 WIB dan deklarasi itu berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, acara deklarasi itu dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua JKSN DKI Jakarta Zaki Ismail. Deklarasi itu disaksikan langsung oleh Khofifah.

"Maka dengan rahmat Allah YME dan memohon pertolongan ridho Allah, kami berikrar untuk bergabung dalam Jaringan Kiai Santri Nasional dengan komitmen tinggi, tekad yang kuat, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh," kata Zaki di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).

JKSN memutuskan mendukung Jokowi karena, menurutnya, sebagian besar masyarakat muslim DKI Jakarta menerima manfaat dari pemerintahan Jokowi, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga Program Keluarga Harapan. Masyarakat muslim DKI Jakarta yang tergabung dalam JKSN juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menetapkan Hari Santri Nasional.

"Keberhasilan Bapak Jokowi yang mengembalikan aset-aset ekonomi yang dikelola asing kepada anak bangsa, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok Freeport," ungkap Zaki.

Berikut ini deklarasi JKSN DKI Jakarta yang dibacakan langsung oleh Ketua JKSN DKI Jakarta Zaki.

1. Akan berjuang mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

2. Berjuang menjaga dan menguatkan Islam yang tegak, adil, seimbang, toleran, serta mewujudkan cita-cita seluruh ajaran islam yang rahmatan lil alamin.

3. Berjuang memenangkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 17 April 2019 dengan cara yang benar, santun, dan bermartabat.

detik.com | Samsudhuha Wildansyah

Lima Alasan Reuni 212 tak Banyak Ubah Elektabilitas Capres

Hal itu terlihat dari elektabilitas kedua pasangan calon sebelum dan pasca pelaksanaan Reuni 212.

"Pascareuni 212, elektabilitas kedua capres tidak banyak berubah dan cenderung stagnan," kata peneliti LSI Denny J.A., Adjie Alfaraby, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/12).

Sebelum Reuni 212, survei LSI Denny J.A. pada bulan November 2018 menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,2 persen dan elektabilitas Prabowo-Sandi 31,2 persen. Pascareuni 212, menurut Adjie, survei LSI Denny J.A. pada bulan Desember 2018, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,2 persen dan elektabilitas Prabowo-Sandi 30,6 persen.

"Ada lima alasan mengapa Reuni 212 tidak banyak mengubah elektabilitas kedua capres dan tidak punya efek elektoral yang signifikan," ujarnya.

Pertama, kata Adjie, mayoritas pemilih yang suka dengan Reuni 212 sudah memiliki sikap yang sulit dipengaruhi Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Pemilih menolak dipengaruhi, terutama terkait dengan ide NKRI bersyariah dan seruan ganti presiden.

Ia menyebutkan 83,2 persen pemilih yang suka dengan Reuni 212 menyatakan pro dengan konsep NKRI berdasarkan Pancasila dan hanya 12,8 persen yang setuju dengan NKRI bersyariah. Sebesar 43,6 persen dari mereka yang menyatakan memilih Jokowi-Ma'ruf dan 40,7 persen yang akan memilih Prabowo-Sandi.

Alasan kedua, lanjut Adjie, di pemilih yang berafiliasi dengan FPI mengalami peningkatan terhadap pasangan Prabowo-Sandi. Sementara itu, menurut dia, pemilih yang berafiliasi dengan PA 212 dukungan terhadap Prabowo-Sandi pada buolan November 2018 sebesar 70,4 persen dan meningkat 82,6 persen.

Yang ketiga, kepuasan terhadap kinerja Jokowi secara umum masih tinggi, berdasarkan survei Denny J.A. pada bulan November 2018 sebesar 72,1 persen. Adapun, sebelum Reuni 212, kepuasan terhadap kinerja Jokowi 69,4 persen.

Alasan keempat, menurut Adjie, Ma'ruf Amin menjadi jangkar Jokowi untuk pemilih muslim, yaitu terhadap isu-isu identitas yang berpotensi menggerus elektabilitas. Ia menyebutkan sebesar 65,8 persen pemilih menyatakan simbol Islam tidak bisa untuk menggerus dukungan Islam kepada Jokowi karena cawapresnya adalah seorang pemimpin ulama.

"Hanya 17,4 persen publik menyatakan bahwa simbol Islam bisa menggerus dukungan pemilih terhadap Jokowi," katanya.

Alasan kelima, menurut Adjie, pemilih menilai Jokowi bukan musuh bersama umat Islam, sehingga gerakan Reuni 212 tidak bisa untuk menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Adjie mengatakan, bahwa sebanyak 74,6 persen pemilih menyatakan Reuni 212 tidak bisa menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama pemilih muslim dan hanya 14,5 persen yang menyatakan Reuni 212 bisa menjadikan Jokowi bisa sebagai musuh bersama pemilih muslim.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner. Adjie mengatakan, margin of error survei ini sebesar 2,8 persen.

Massa Anti-Ahok

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf memiliki pandangan soal massa Reuni 212 di Monas, Jakarta. Menurut guru besar ilmu politik UI ini hal yang menggerakkan ratusan ribu atau jutaan massa Reuni 212 adalah pembelaan terhadap agama Islam, bukan dukungan terhadap Prabowo.

"Justru yang menentukan dari Reuni 212 kemarin adalah mengingat kembali perjuangan mengalahkan Ahok. Jadi isunya adalah siapa yang mendukung Ahok atau bukan mendukung Ahok. Bukan siapa mendukung Prabowo atau bukan," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/12).

Ia menjelaskan, Reuni 212 didasari semangat membela agama Islam, yang sukses mengawal kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal penistaan dan penodaan agama. "Tema bela Islam, terbukti masih sangat relevan sampai sekarang," katanya.

Maswadi mengatakan, Reuni 212 pada tahun ini juga ingin menunjukkan bahwa kekuatan persatuan umat Islam itu sangat mandiri. Umat Islam tidak diintervensi kekuatan partai politik dan elite-elite ormas Islam.

Hal ini terbukti dengan imbauan pimpinan ormas Islam besar, baik NU dan Muhammadiyah, agar tidak ikut reuni 212, ternyata tidak terlalu didengarkan. Sebab, isu penting pada acara Reuni 212, yakni kasus penistaan agama oleh Ahok.

Dengan demikian, menurut Maswadi, dukungan massa Reuni 212 terhadap capres masih sangat cair meski Prabowo menghadiri acara tersebut. Ia mengatakan, dukungan massa Reuni 212 belum bisa dipastikan ke Jokowi atau Prabowo karena bukan dukungan capres yang menjadi semangat reuni tersebut.

Persoalannya sekarang, lanjut dia, bagaimana posisi Ahok yang dikabarkan akan bebas pada Januari 2019. Kalau Ahok kemudian berafiliasi ke partai politik atau mendukung calon presiden tertentu, maka sentimen dari jutaan massa Reuni 212 akan mengarah ke sana.

"Apakah ketika Ahok bebas nanti akan mendukung Jokowi atau tidak. Kalau Ahok akhirnya mendukung Jokowi, maka dukungan massa reuni 212 kemarin semakin bisa dikapitalisasi untuk mendukung Prabowo," kata Maswadi.

republika.co.id | Ronggo Astungkoro, Antara, Amri Amrullah

Komunitas Masyarakat Sukabumi Raya Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Menyambut kehadiran Kiai Ma’ruf di Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat, mereka menyatakatan siap untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 tersebut.

Atas dukungan ini, Ma’ruf mengaku bahagia dan bersyukur. Terlebih dirinya bisa bersilaturahmi dengan para alim ulama, kiai, dan para nyai se-kota dan kabupaten Sukabumi serta Cianjur. Kesempatan ini sekaligus digunakan untuk memohon restu untuk maju Pilpres 2019.

"Terus terang saya tidak pernah memikirkan, menduga, tiba-tiba saja saya diumumkam oleh beliau (Jokowi). Sama ketika saya terpilih sebagai rais aam PBNU Muktamar Jombang, saya tidak mencalonkan dan dicalonkan, tapi ditetapkan sebagai rais aam," ucap Ma'ruf di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018).

Abah, sapaab akrabnya, juga mengaku terkejut dengan respons masyarakat karena yang hadir di luar dugaannya. Masyarakat datang berbondong-bondong untuk bersilaturahmi.

"Begitu besar antusias dan mereka membuat deklarasi siap memenangkan (Jokowi-Ma'ruf). Ulama-ulama, sepuh-sepuh semua datang dari sampai jaraknya 50 km dari Sukabumi paling ujung selatan mereka hadir. Artinya betul-betul mereka antusias karena itu kami punya harapan keyakinan bahwa di Sukabumi akan memenangkan di pilpres akan datang," ucapnya.

Sementara itu Komunitas Masyarakat Sukabumi Raya serempak membacakan deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Berikut isi deklarasi tersebut:

Bismillahirahmanirohim,
Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Kami dari berbagai kelompok dan komunitas Masyarakat Sukabumi Raya, dengan ini menyatukan hati, membulatkan tekad, untuk bersama-sama berjuang dan berusaha dengan segenap kemampuan dan daya upaya untuk memenangkan Bapak Ir H Joko Widodo, Prof Dr K.H Ma'ruf Amin dalam kontestasi capres cawapres RI menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Demikian deklarasi ikrar dukungan ini kami buat dengan kesungguhan hati, dengan persaksian Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

www.inews.id | Aditya Pratama

Usai Kalsel, Kader DPW PAN Sumsel Ramai-ramai Dukung Jokowi

Dukungan itu disampaikan mereka  di restoran Rumah Bari Palembang, Sumatera Selatan ( Sumsel), Rabu (12/12/2018).

Bahkan spanduk berukuran 5x2 meter juga terlihat dipasang  dan bertuliskan "Kader dan Simpatisan DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Selatan mendukung Ir H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024".

Dikatakan Sholahudin, salah satu yang mengaku sebagai kader PAN DPW Sumsel menjelaskan, deklarasi itu mereka sampaikan karena merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan Jokowi selama menjadi PResiden.

Menurutnya, meskipun hanya 25 kader yang hadir dalam deklarasi itu, banyak kader partai PAN yang lain juga ingin mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 

"Tapi mereka gak berani mengungkapkan ke publik karena masuk dalam lingkaran partai. Kami semua kader sudah menikmati jalan tol, LRT, Jembatan Musi 4 dan sebagainya. Kami memberi dukungan untuk Jokowi berkesempatan maju dan memimpin untuk 2 periode. Kami baik kader dan simpatisan se-Sumsel mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin nomor urut satu," kata Shohaludin.

Sholahudin pun mengaku tak takut jika nantinya akan dikenakan sanksi  oleh pengurus partai. Lantaran PAN sebelumnya telah memberikan dukungan penuh kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami disanksi tidak masalah. Harus berani, tidak bisa harus diam. Kader punya hak suara. Pembangunan di masa Presiden Jokowi sudah terlihat loh, tol Palindra contohnya sudah bisa dilalui. Kami harap ada perubahan di kubu PAN," ujar Sholahudin.

Hal yang sama diutarakan oleh Sumardi yang juga Kader PAN Sumsel. Ia mengklaim, jika banyak kader PAN yang mengikuti jejak mereka mendukung Jokowi-Ma'ruf. Akan tetapi aksi itu belum terakomodir.

"Harapan kita buat terobosan. Teman-teman kader lainnya menunggu momen-momen seperti ini, hanya saja belum buka suara. Saya harap pengurus berjiwa besar dan berpikir dua kali mendukung calon di pilpres ini. Mereka belum berani mengeluarkan pendapat," ujar dia.

kompas.com | Kristianto Erdianto

Waketum: Kalau PAN Ingin besar di Kalsel, Keputusan Dukung Jokowi Harus Diambil

"Saya sendiri menaruh respek yang besar terhadap Pak Muhidin atas keberaniannya untuk mengambil keputusan tersebut itu membutuhkan keberanian," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Bara meyakini keputusan Muhidin tersebut didasarkan pada kepentingan partai.

Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memberikan tanggung jawab kepada Muhidin untuk membesarkan PAN di Kalimantan Selatan.

Sementara, menurut Bara, mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan mendukung Jokowi.

"Saya pikir keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu juga bagian dari pemahaman beliau bahwa kalau PAN memang ingin besar di Kalsel memang keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu harus diambil," kata Bara.

"Karena berdasarkan realita bahwa memang Pak Jokowi di Kalsel masih kuat dan itu memang pertimbangan rasional untuk kepentingan yang lebih besar," tuturnya.

Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018).

Surat deklarasi dukungan juga sudah diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Selatan.

"Benar. Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Muhidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu malam.

Menurut Muhidin, ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya adalah karena mereka tak berani berbeda suara dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu.

Menurut dia, mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

kompas.com | Kristianto Erdianto

Drama Ketua PAN Kalsel Perkuat Timses Jokowi

"Saya tetap, walaupun dipecat, saya tetap di Jokowi," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (12/12/2018).

Informasi pemecatan Muhidin dari posisinya saat ini disampaikan oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Muhidin tak gentar. Dia mengaku siap menerima konsekuensi atas keputusannya tak mengikuti kebijakan partai, yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya tetap saja berkomitmen membesarkan PAN karena kita ingin memutihkan Kalsel," tegas Muhidin.

Pilihan Muhidin mendapat sambutan hangat dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Muhidin mendapat tawaran ikut bergabung dalam timses pasangan nomor urut 01 itu.

"Jadi teman-teman PAN yang bergabung di Kalsel ini tentu mereka sudah menunjukkan niat baik dan perjuangannya untuk Pak Jokowi," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada detikcom, Rabu (12/12/2018).

"Kalau misalnya mereka dipecat di partainya, kami akan terima di tim sukses, dengan senang hati," sambung politikus PKB itu.

Bukan hanya Muhidin yang akan diterima di timses Jokowi-Ma'ruf. Muhidin, yang mengklaim mendapat loyalitas dari 200 ribu kader PAN Kalsel, juga dipersilakan membawa gerbongnya untuk masuk TKN.

"Bukan hanya Ketua PAN Kalsel, tapi seluruh gerbongnya, tokoh-tokoh yang direkomendasikan, akan kita masukkan ke timses," sebut Karding.

Karding meyakini keberadaan Muhidin dan jajarannya bisa menambah kekuatan Jokowi-Ma'ruf, terutama di Kalsel. Sebab, mantan Wali Kota Banjarmasin itu merupakan salah satu tokoh yang cukup disegani di provinsi tersebut.

"Akan memperkuat kekuatan Pak Jokowi di Kalsel," ucap Karding yakin.

Lantas bagaimana tanggapan Muhidin atas tawaran ikut membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf itu?

"Untuk timses, bersedia juga," kata Muhidin.

DPP PAN berencana mendatangi Kalsel untuk melakukan perombakan DPW setempat menyusul pembelotan Muhidin. Meski begitu, Waketum PAN Bara Hasibuan berpendapat alangkah ruginya bila partai memecat Muhidin. Alasannya, Muhidin merupakan tokoh di Kalsel yang memiliki jaringan kuat.

detik.com | Elza Astari

TKN Buka Pintu bagi Gerbong Ketua PAN Kalsel Masuk Timses Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan siap menampung Muhidin bersama gerbongnya untuk masuk jajaran tim sukses.

"Jadi teman-teman PAN yang bergabung di Kalsel ini tentu mereka sudah menunjukkan niat baik dan perjuangannya untuk Pak Jokowi," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada detikcom, Rabu (12/12/2018).

Sekjen PAN Eddy Soeparno sudah menyatakan pihaknya memecat Muhidin dari posisinya saat ini. Tak hanya itu, PAN juga akan merombak struktur kepengurusan di DPW Kalsel karena membelot dari kebijakan partai yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau misalnya mereka dipecat di partainya, kami akan terima di tim sukses, dengan senang hati," kata Karding.

"Bukan hanya Ketua PAN Kalsel, tapi seluruh gerbongnya, tokoh-tokoh yang direkomendasikan, akan kita masukkan ke timses," imbuh politikus PKB itu.

Karding meyakini keberadaan Muhidin dan jajarannya bisa menambah kekuatan Jokowi-Ma'ruf, terutama di Kalsel. Mengingat mantan Wali Kota Banjarmasin itu merupakan salah satu tokoh yang cukup disegani di provinsi tersebut.

"Akan memperkuat kekuatan Pak Jokowi di Kalsel," ucap Karding yakin.

Muhidin sudah angkat bicara mengenai pemecatannya oleh PAN. Ia mengaku siap menghadapi konsekuensi dari DPP tapi tetap akan setiap membesarkan PAN walau tidak sejalan mendukung Prabowo-Sandiaga.

"Saya tetap, walaupun dipecat, saya tetap di Jokowi," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (12/12).

detik.com | Elza Astari Retaduari 

Soal Wagub DKI, PKS: Kami Sudah Hormati Gerindra, Tolong Gerindra Hormati Kami

Agung menyampaikan itu saat menyinggung permintaan Gerindra agar PKS menghormati mekanisme fit and proper test yang menjadi ketentuan Gerindra menentukan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Menurut Agung, justru Gerindra yang kini harus menghormati PKS, mengingat kedua partai sudah menyepakati kursi wagub DKI menjadi hak PKS.

"Kami sudah menghormati keputusan Gerindra. Sekarang, ya, tolonglah mungkin Gerindra yang menghormati kami," ujar Agung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Agung menyampaikan, PKS sudah menghormati keputusan Gerindra sejak kader PKS Mardani Ali Sera batal diusung sebagai calon wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017.

Begitu pula pada Pilkada Jawa Barat 2018 saat Deddy Mizwar batal diusung sebagai cagub dan digantikan Sudrajat.

"Keputusan-keputusan Gerindra kami hormati, kami ikuti, sampai kemudian kemarin Pilpres ketika waktu itu sudah ada komitmen bahwa PKS menjadi cawapres dari Gerindra, tetapi tidak terlaksana juga, itu juga kami hormati," kata dia.

Oleh karena itu, Agung meminta Gerindra menghormati keputusan partainya yang telah menunjuk dua kader sebagai kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Dia meminta Gerindra menandatangani surat pengajuan kandidat wagub tanpa embel-embel apa pun, termasuk mekanisme fit and proper test untuk menggugurkan calon.

"Kalau kita mau simpel, sebenarnya dari pihak Gerindra, ya sudah tinggal tanda tangan saja, tidak ada lagi footnote-footnote tadi," ucap Agung.

Menanggapi ucapan Agung, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Sulhy meminta PKS menepis anggapan bahwa fit and proper test dilakukan untuk menjegal cawagub dari PKS.

Gerindra, kata Sulhy, sudah berkomitmen menyerahkan kursi wagub pengganti Sandiaga Uno kepada PKS. "Saya pikir kalau belum dijalankan, kenapa harus ragu bahwa fit and proper test itu upaya penjegalan atau apa pun," kata Sulhy.

Kursi wagub DKI Jakarta masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga. PKS dan Gerindra hingga kini belum mengajukan dua nama kandidat wagub pengganti.

Kedua partai belum memiliki pemahaman yang sama soal fit and proper test untuk menentukan kandidat wagub DKI. PKS dan Gerindra mulanya akan bertemu pada 4 Desember untuk menyamakan persepsi soal fit and proper test.

Namun, pertemuan itu ditunda. Belum jelas kapan pertemuan penggantinya akan digelar.

kompas.com | Nursita Sari