Informasi Jafar kemudian dibenarkan Ketua OC JNR 212 Wahidin. "Betul agenda diundur. Jadi Februari 2019," katanya saat dihubungi wartawan Tirto, Sabtu malam.
Wahidin mengatakan keputusan mengubah jadwal jambore di tahun depan memberi keuntungan bagi panitia. Sebab menurutnya panitia punya waktu lebih panjang memperkuat konsolidasi PA 212 dengan para relawan.
Di sisi lain Wahidin memastikan pembatalan kegiatan JNR 212 tidak mempengaruhi acara Reuni 212 di Monas pada 2 Desember besok. Wahidin mengatakan agenda tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, kendati jambore batal dilaksanakan.
"Enggak ada hubungannya. Jambore ya jambore, reuni ya reuni. Hanya saja, jika nanti relawan ketika jambore ingin sekalian ikut ke Reuni 212 ya silakan. Tapi awalnya memang tak ada hubungannya," kata Wahidin.
Ia mengatakan pada Reuni 212 mendatang, massa akan tetap membawa isu bendera tauhid, terutama untuk mensosialisasikan dan menegaskan bahwa bendera tauhid itu bukan bendera ISIS.
"Hanya ingin menegaskan juga kepada Menkopolhukam bahwa bendera itu enggak ada hubungannya dengan ISI. Ini bukan makar," katanya.
Wahidin mengklaim akan ada sekitar 4 juta orang yang hadir di acara Reuni 212. Ia sadar betul acara ini merupakan momentum untuk mengingat kembali keberhasilan massa mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Namun begitu, Wahidin tetap menolak kegiatan Reuni 212 disebut sebagai kegiatan politik.
"Ini momentum kami untuk mengingatkan kejadian dua tahun yang lalu. Ini bukan gerakan politik. Justru pemerintah yang memandang ini gerakan politik sehingga perlu diintervensi. Terlalu lebay pemerintah Jokowi," katanya.
Dinilai Tak Berpengaruh
Peneliti Politik Islam LIPI Wasisto Raharjo Jati mengatakan pembatalan izin JNR 212 tidak akan berpengaruh ke agenda Reuni 212. Hal ini karena menurutnya agenda JNR 212 lebih banyak diikuti oleh elite 212.
“Hanya saja mungkin gerakan Reuni 212 ini menjadi kurang temanya dan mungkin hanya jadi aksi seremonial saja. Bukan aksi ideologis seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Wasisto pada Sabtu pagi.
Wasisto menerangkan gerakan 212 sudah tidak lagi memiliki momentum ideologis seperti saat aksi ini diinisiasi untuk menggulingkan Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta.
"Nah, kalau sekarang apa ide politik islam yang hendak diperjuangkan? Khilafah? Jelas tidak. Pemimpin muslim? Kan Presiden dan Gubernurnya muslim. Bela ulama? Jelas tidak. Salah satu cawapres dari ulama," kata Wasisto.
Oleh karena itu Wasisto menilai Reuni 212 tak memiliki tema besar dan konkret untuk diangkat.
tirto.id | Haris Prabowo - Muhammad Akbar Wijaya
