Beberapa yang akan dihapus antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Selain itu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor satuan sentimeter kubik (cc) yang rendah.
"Ini menjadi janji politik PKS kalau nanti memenangkan Pemilu 2019. Ini akan kami perjuangkan," kata Handi.
Usai Terancam Tak Lolos Parlemen
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menganggap janji kampanye PKS akan menggangu sumber pendapatan pemerintah daerah. Menurutnya janji itu tak ada urgensinya selain mendongkrak elektabilitas.
"Ini, kan, bagian dari cara PKS untuk meraih simpati dengan cara berpolitik yang itu menyentuh hajat hidup orang banyak," kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto.
Wasisto menilai, PKS berupaya merangkul pemilih baru, sehingga perlu memainkan isu populis. Tujuannya, kata Wasisto, investasi partai mendapatkan efek elektoral.
Berdasarkan beberapa survei paling mutakhir, PKS menjadi salah satu partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Mereka harus mencari cara melanggengkan kadernya ke DPR RI.
Hasil survei Indikator misalnya, PKS hanya mampu memperoleh suara 4 persen. Sedangkan hasil survei litbang Kompas, PKS terancam tidak lolos karena hanya mengantongi 3,3 persen suara.
Pada sisi lain, menurut Wasisto, PKS disibukkan friksi internal. Ini terkait kasus hukum petinggi PKS dengan Fahri Hamzah dan beberapa kadernya di daerah yang mengundurkan diri.
"Saya lihat arah politik PKS saat ini dengan menimbang peta koalisi dengan Gerindra dan juga koalisi Jokowi. Maka peluang untuk menang makin tipis. Oleh karena itu, mereka mulai membidik pemenangan di level daerah sembari memperkuat basis pemilih untuk Pemilu 2024," pungkasnya.
tirto.id | Andrian Pratama Taher - Dieqy Hasbi Widhana
