Sebelumnya, Ustaz Arifin Ilham mengatakan bakal ada musyawarah ulama yang akan digelar di Tasimalaya pada 5-9 Agustus. Musyawarah akan membahas mengenai Pilpres 2019.
"Ya nanti ulama memutuskan nanti siapa yang akan menyampaikannya menunggu fatwa ulama," ujar pengasuh Ponpes Az-Zikra ini di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).
Musyawarah ulama digelar oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Acara itu berbeda dengan ijtimak ulama yang akan digelar oleh GNPF-U pada akhir Juli 2018.
Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengaku belum mengetahui agenda musyawarah ulama yang akan membahas Pilpres 2019. Marsudi mengatakan PBNU mempunyai mekanisme sendiri dalam menyikapi pesta demokrasi tersebut.
"Ya bagi mereka mau ngadain musyawarah mungkin mereka punya agenda sendiri kalau NU itu kan memang aspirasi-aspirasi para kiai disampaikan kepada PBNU," kata Marsudi saat dihubungi, Kamis (19/7/2018) malam.
Marsudi mengatakan PBNU akan mendukung capres yang mempunyai komitmen terhadap persatuan. Selain itu, dukungan juga akan diberikan terhadap capres yang dekat kaum Nahdliyin.
"Kalau PBNU ya yang intinya kita mendukung nantinya kepada capres-capres yang pertama, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dan nomor dua memang memberikan, ingin menyampaikan dukungannya siapa saja nanti calon presiden yang tetap bersama-sama dengan NU, bersama-sama dengan NU ya artinya bisa NU memberikan kader-kadernya yang kader-kader itu dari NU," imbuh dia.
PP Muhammadiyah Tak Ikut Campur Musyawarah Ulama Bahas Pilpres
PP Muhammadiyah menegaskan tak akan ikut campur dalam musyawarah ulama yang akan membahas Pilpres 2019. Persoalan politik praktis dinilai bukan menjadi ranah Muhammadiyah.
"Kalau seperti itu (ada pembahasan soal capres) nampaknya tidak akan Muhammadiyah ya, nampaknya kebijakan pak ketum tapi kalau menurut saya, pribadi saya, kalau memang itu ranahnya, itu seperti politik," kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad saat dihubungi, Kamis (19/7/2018) malam.
Dadang mengatakan saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana musyawarah ulama itu. Dia juga menyebut Muhammadiyah tak terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Nggak, sepanjang pengetahuan saya, tidak," ucapnya.
Dadang lantas bicara soal sikap Muhammadiyah yang menyerahkan sepenuhnya pilihan politik pada Pilpres 2019 nanti kepada setiap kader. Menurut dia, tak ada paksaan dari pimpinan untuk memilih calon tertentu.
"Kan kalau politik ada mekanisme, ada yang baku, kalau kita ormas jadi tidak ikut terhadap hal-hal yang menurut saya itu kan garapannya parpol, kita menyerahkan sepenuhnya kepada anggota,mau seperti apa, tidak ada mengarahkan kepada seseorang," ujarnya.
Dadang menjelaskan Muhammadiyah lebih concern terkait urusan keagamaan dan kebangsaan. Hal itu pula yang akan menjadi bahasan dalam sidang Tanwir pada awal tahun depan.
"Sidang Tanwir kalau (membahas) kebangsaan, insyaalah tahun 2019 awal kita ada Tanwir," tuturnya.
Sebelumnya, Ustaz Arifin Ilham mengatakan bakal ada musyawarah ulama yang akan digelar di Tasimalaya pada 5-9 Agustus. Musyawarah akan membahas mengenai Pilpres 2019.
"Ya nanti ulama memutuskan nanti siapa yang akan menyampaikannya menunggu fatwa ulama," ujar pengasuh Ponpes Az-Zikra ini di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).
Musyawarah ulama digelar oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Acara itu berbeda dengan ijtimak ulama yang akan digelar oleh GNPF-U pada akhir Juli 2018.
