Tentu saja jemaah terkejut. Belum reda keterkejutan jemaah, Kiai Wahab Chasbullah membalas. Hanya, caranya sedikit berbeda, lebih ekstrem. Ia menggebrak meja memakai kakinya.
Kiai Bisri adalah Pengasuh dan Pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, dan Kiai Wahab adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
Mereka tak sedang adu jotos, melainkan berdebat tentang bagaimana hukum Islam memandang drumben. Kiai Bisri merupakan ahli fikih dengan beberapa pandangan yang cenderung konvensional, sedangkan Kiai Wahab adalah ahli usul fikih, atau ilmu tentang sumber-sumber fikih, dengan pendekatan yang acapkali lebih moderat.
Uniknya, begitu perdebatan selesai, kedua kiai karismatik itu malah berebut untuk melayani satu sama lain dalam jamuan makan.
“Kalau debat masalah hukum agama, muka mereka sampai merah. Gebrak-gebrakan meja, lagi. Tapi kalau sudah mendengar azan, mereka akan berhenti dan menuju masjid bersama-sama. Sudah tidak ada masalah,” ujar Abdrurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagaimana dikutip oleh Hamid Basyaib dan Fajar W. Hermawan dalam Gitu Aja Kok Repot! Ger-geran Gaya Gus Dur.
Kisah antara Kiai Bisri dengan Kiai Wahab itu menunjukkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Tidak hanya satu-dua kali keduanya berbeda pandangan. Contoh lainnya: Kiai Wahab pernah membujuk Kiai Bisri agar NU terlibat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DPRGR) semasa pemerintahan Presiden Soekarno.
Dalam pandangan Kiai Bisri, keberadaan DPRGR dengan membubarkan Konstituante ialah ghasab, perampasan hak rakyat. Sedangkan menurut Kiai Wahab, untuk tahu apakah DPRGR bermasalah atau tidak, NU harus terlibat lebih dulu.
Ketika dialog telah benar-benar buntu, sebagaimana dikisahkan ulang oleh Akhmad Fikri A.F. dalam Tawashow di Pesantren, Kiai Wahab mengajak Kiai Bisri, yang merupakan saudara iparnya itu, untuk makan gulai kambing ke kediamannya.
“Gulainya memang enak. Saya enggak menyangka kalau masakan sampean bisa melebihi masakan penjual profesional,” kata Kiai Bisri memuji Kiai Wahab. Namun, sebelum Kiai Wahab menanggapi, Kiai Bisri bicara lagi, “Tapi kalau masalah DPRGR itu saya masih belum bisa menerimanya.”
Kiai, dalam dunia pesantren NU, berkedudukan sebagai junjungan. Dawuh kiai adalah segalanya. Dan itulah yang membedakan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dengan organisasi keagamaan yang lain.
Keadaan itu menjadikan satu individu Nahdiyin bisa mengikuti kiai A dan kiai B sekaligus, sekalipun keduanya punya sikap yang berseberangan. Tidak pernah ada cerita santri Kiai Bisri bersitegang dengan santri Kiai Wahab karena junjungan masing-masing sering berdebat hebat. Karena terbiasa mengalami perbedaan pikiran dan sikap dalam lingkup internal itulah warga NU cenderung mudah menerima keberagaman.
Sahal Mahfudz dalam bukunya Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Madani menyatakan bahwa NU ibarat sebuah pesantren besar dan pondok-pondok pesantren adalah NU versi kecil. Artinya, pemikiran NU adalah manifestasi dari pusparagam pemikiran di pesantren-pesantren.
Untuk menjawab permasalahan keagamaan dan perbedaan pendapat di kalangan jemaah Nahdiyin, NU membentuk forum Lajnah Bahtsul Masail. Dan pada salah satu pertemuan forum itulah peristiwa gebrak-gebrakan meja yang melibatkan Kiai Bisri dengan Kiai Wahab terjadi.
Pada prinsipnya, sebagaimana dijelaskan dalam Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU, Bahtsul Masail adalah dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah yang maudu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual). Mulai dari persoalan fikih sehari-hari sampai polemik politik berskala nasional, semua dapat dibicarakan.
Diskusi itu mengedepankan semangat perdebatan argumentatif berdasarkan kitab-kitab salafi atau buku-buku fikih. Peserta Bahtsul Masail bebas menyampaikan pandangan atau membantah. Bahkan, peserta juga diberi kebebasan untuk meninjau ulang tinjauan-tinjauan yang ditawarkan oleh pengurus.
Bahtsul Masail tidak hanya difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pusat. Secara hierarkis, kajian dalam Bahtsul Masail dibahas secara bertahap, mulai dari Majelis Cabang. Jika perkara belum rampung, pembicaraan akan dilanjutkan di tingkat Wilayah. Setelah itu, kalau masih ada ganjalan, barulah ia dirembuk dalam Forum Muktamar Nasional.
Sekalipun secara teoretik hasil Bahtsul Masail PBNU mengikat seluruh jemaah Nahdiyin, praktiknya tidaklah sedemikian kaku. Banyak jemaah Nahdiyin yang punya sikap berseberangan dengan sikap PBNU. Sebab, kesetiaan jemaah kepada kiai yang mereka ikuti jauh lebih kuat ketimbang hubungan mereka dengan PBNU.
Tidak hanya punya cara menyelesaikan perbedaan tafsir keagamaan, NU juga punya cara-caranya sendiri untuk mengatasi persoalan organisasi.
Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015 silam, misalnya, kericuhan mewarnai pembahasan tata tertib pemilihan Rais Aam Syuriah (Ketua Umum Dewan Penasehat) PBNU. Perdebatan yang sempat membelah peserta Muktamar jadi dua kubu ini baru mereda setelah Kiai Maimun Zubair dan Kiai Mustofa Bisri turut menenangkan peserta Muktamar.
Dalam politik juga jarang terjadi tegangan serius antar-jemaah Nahdiyin, meski mereka berbeda pendapat. Kiai Said Aqil Siradj, Ketua Umum Dewan Pelaksana PBNU, misalnya, mengimbau jemaah Nahdiyin untuk tidak turut serta dalam demonstrasi 212. Namun, seandainya ada yang hendak menyatakan sikap politik lewat aksi tersebut, ia tak melarang, selama mereka tak mengatasnamakan PBNU.
Hal ini juga terlihat pada perbedaan antara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus tokoh NU, Muhaimin Iskandar, yang mendukung pasangan calon Gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Nusron Wahid, salah satu Ketua Bidang PBNU, yang merupakan bagian dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat.
Sekalipun Muhaimin dan Nusron kerap terlibat perang komentar di media, umumnya jemaah Nahdiyin tidak ikut baper. Sebab mereka mengerti: perbedaan pandangan tak semestinya membuat orang-orang berhenti jadi saudara dan sahabat, sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Wahab dan Kiai Bisri.
tirto.id | Ahmad Khadafi dan Dea Anugrah
