PBNU Desak Pemerintah RI Pulangkan Duta Besar Saudi, Ini Alasannya

Osamah dianggap telah mencampuri urusan politik dalam negeri RI dengan menyatakan aski pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat pada Oktober 2018 lalu itu dilakukan oleh organisasi jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Pernyataan ini dutuliskan Dubes Saudi itu lewat akun twiter miliknya.

Padahal, kata Aqil, hal ini telah disikapi oleh GP Ansor dengan memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor.

“Dalam pandangan kami, Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara diluar kewenangannya,” kata Ketua PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fakta.news di Jakarta, Senin (3/12).

Menurut dia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa menjaga ikatan kekeluargaan sebagai warga bangsa. Dengan mengkokohkan ukhuwah wathoniyah, agar tetap hidup dalam satu bangsa yang saling menghormati atas adanya perbedaan agama, ras, suku dan golongan.

Duta Besar Saudi Merusak Hubungan Diplomatik RI-Saudi Arabia

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki hubungan diplomatik sangat baik dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang mengirim jamaah haji dengan jumlah yang cukup besar. Setidaknya, sebanyak 20 persen jamaah haji yang di Saudi adalah rakyat Indonesia.

“Kami ingin hubungan ini terus terjaga dengan baik. Mengingat, selain masalah penyelenggaraan ibadah haji. Kami berharap Pemerintah Saudi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Saudi. Baik yang masih menjadi TKI maupun mukimin agar mendapat perlakuan dengan adil dan lebih manusiawi,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangan pers yang diterima Fakta.news di Jakarta, Senin (3/12).

Namun, kata Aqil, hubungan yang baik ini telah ternodai oleh pernyataan Osamah. Pasalnya, Dubes Saudi itu dianggap telah menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan.

“Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia. Atas dasar ini kami menyampaikan protes keras,” katanya.

Untuk itu, PBNU mendesak kepala Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi Arabia agar memulangkan Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya itu.

“Kami mendesak Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi agar memulangkan Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Republik Indonesia,” tandasnya.

fakta.news |