Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran TNI dan Polri tetap bersikap netral guna menjaga kepercayaan masyarakat terutama menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.
"Dengan netralitas yang ditunjukan oleh TNI dan Polri, masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena sekarang ini kepercayaan publik terhadap TNI berada dalam posisi tinggi," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada 4.500 Babinsa di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Selasa.
Dalam pengarahan terhadap ribuan Babinsa, Jokowi mengapresiasi sikap yang ditujukan dua institusi tersebut terutama dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Menurutnya, Pilkada 2018 berjalan dengan situasi aman, damai, dan kondusif, salah satu faktornya berkat sikap netralitas yang ditujukan TNI dan Polri.
"TNI dan Polri bersikap netral sehingga dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif," kata dia.
Presiden mengingatkan, kepercayaan yang telah terbangun di masyarakat terhadap TNI dan Polri harus tetap dipertahankan.
"Jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan. Kepercayaan itu kalau dinilai dengan uang ga bisa dibeli, ini yang harus kita jaga," katanya.
Ia juga meningatkan bahwa politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis. Artinya seorang prajurit harus menujukan kesetiaan terhadap negara.
"Artinya bahwa harus dipastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, aman, dan damai," katanya.
Antara | Asep Firmansyah - Ajat Sudrajat
nasional
Presiden Jokowi Instruksikan TNI-Polri Tetap Netral
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono foto bersama ribuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Hanggar KFX PT DI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7). Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengajak Babinsa untuk mengawal, menjaga kesetiaan kepada rakyat, wilayah NKRI dan pemerintah yang sah.