Golkar-Demokrat pada Pilgub Jabar mengusung Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi. Namun pada Pilkada di 16 Kabupaten / Kota tak satupun terjadi koalisi hanya dua partai. Golkar dan Demokrat sebagai partai besar di Jabar tidak menutup ruang koalisi dengan partai manapun di Kabupaten / Kota.
Dua partai ini cukup fleksibel menjalin koalisi, tidak ada pemisah misalnya koalisi partai islam atau nasionalis, pendukung pemerintah pusat atau oposisi. Sehingga kandidat yang diusung dua partai ini (bila dua partai ini mengusung kandidat yang sama) juga didukung partai lain. Tercatat koalisi Golkar-Demokrat (ditambah partai lain) terjalin di 6 Kabupaten / Kota yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Majalengka.
Golkar jika tanpa Demokrat, paling banyak berkoalisi dengan PDIP (ditambah partai lain dalam koalisi) di 5 Kabupaten / Kota, yakni Ciamis, Garut, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Sumedang. Sedangkan Demokrat jika tanpa Golkar, paling banyak berkoalisi dengan PKS (ditambah partai lain dalam koalisi) sebanyak di 6 Kabupaten / Kota, yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kuningan, dan Purwakarta.
PKS-Gerindra-PAN pada Pilgub Jabar mendukung Sudrajat – Ahmad Syaikhu. Namun tiga partai ini tak selalu bersama dalam Pilkada di 16 Kabupaten / Kota di Jabar. Koalisi antar tiga partai ini terjadi pada Pilkada di 4 Kabupaten / Kota (ditambah dukungan partai lain), yakni di Ciamis, Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Purwakarta.
Tidak ada satupun koalisi yang hanya melibatkan tiga partai ini. Meski sempat hampir terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Akan tetapi, PKS tak menerbitkan surat dukungan sehingga kandidat yang diusung Gerinda-PAN tak cukup kursi untuk maju.
Drama tersebut berlanjut ketika kandidat tersebut menyebut kegagalan didukung PKS karena kurangnya mahar politik yang diminta PKS. Bahkan PAN Cirebon merasa kesal dengan isu tersebut karena kandidat yang akan diusung gagal maju. Meski isu tersebut masih simpang-siur, namun yang pasti koalisi tiga partai ini gagal dan tiga partai ini pada akhirnya harus absen pada Pilkada Kota Cirebon.
Sedangkan koalisi antara dua partai dari tiga partai (Gerindra, PKS, PAN), paling banyak antara Gerindra-PKS (tanpa PAN, meski didukung juga oleh partai lain) terjadi di 5 Kabupaten / Kota yakni Garut, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Sumedang.
Gerindra dan PKS yang notebene-nya partai oposisi pemerintah pusat, tak satupun dari 16 Pilkada Kabupaten / Kota berberkoalisi dengan PDIP sebagai partai pemerintah pusat. Sedangkan PAN berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada di 1 Kabupaten / Kota yakni Kota Bekasi. Selain dengan PDIP, tiga partai ini (Gerindra, PKS, atau PAN) cukup fleksibel terhadap partai lain dalam menjaring koalisi. Misalnya tiga partai ini berkoalisi juga dengan Demokrat kemudian Nasdem, terbanyak bila melibatkan satu atau lebih dari tiga partai tersebut dalam koalisi.
PPP-PKB-Nasdem-Hanura mencalonkan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Namun empat partai ini tak selalu berkoalisi di Pilkada Kabupaten / Kota di Jabar. Koalisi empat partai hanya terjadi di satu Kabupaten / Kota, yakni Kota Bekasi, itupun bersama partai lain. Ini karena empat partai ini merupakan partai menengah dan kecil di Jabar dengan jumlah kursi terbatas. Sehingga harus menyesuaikan dengan partai lain dengan jumlah kursi cukup untuk mengusung kandidat kepala daerah.
Jika hanya melibatkan tiga dari empat partai, maka koalisi dimana di dalamnya terdapat PKB-Nasdem-Hanura paling banyak dibanding kombinasi lain, sebanyak 3 Kab/Kota yakni Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Purwakarta.
Jika hanya melibatkan dua dari empat partai, maka koalisi terbanyak adalah yang melibatkan Hanura-Nasdem di dalamnya sebanyak 7 Kab/Kota yakni di Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kuningan, dan Purwakarta. Kemudian koalisi yang melibatkan PPP-PKB di dalamnya di 6 Kab/Kota yakni Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Ciamis, Kota Bekasi, Kuningan, dan Sumedang.
PPP paling banyak berkoalisi dengan koalisi yang terdapat PAN di dalamnya, yakni pada 7 Kab/Kota: Ciamis, Garut, Koa Banjar, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Subang, dan Sumedang. Sedangkan PKB paling banyak berkoalisi dengan koalisi dimana di dalamnya terdapat Golkar, sebanyak 6 Kab/Kota yakni Ciamis, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Purwakarta, dan Subang.
Nasdem paling banyak berkoalisi dimana di dalamnya terdapat Demokrat, sebanyak 5 Kab/Kota yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Subang. Sedangkan Hanura paling banyak bergabung dengan koalisi yang melibatkan PDIP atau Golkar sebanyak 4 Kab/Kota.
PDIP maju sendirian pada Pilgub Jabar mengusung TB Hasanudin – Anton Charliyan. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten / Kota, PDIP maju sendirian pada 3 Pilkada Kabupaten yakni Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Subang. Tiga kabupaten tersebut memang dikenal menjadi basis PDIP, terlihat dari posisi Bupati yang selalu ditempati kandidat yang diusung PDIP selama dua periode (atau lebih) dan jumlah kursi DPRD Kabupaten yang selalu unggul pada (minimal) dua Pileg terakhir.
Sedangkan pada Pilkada di Kabupaten / Kota lain di Jabar PDIP berkoalisi dengan partai lain dengan koalisi yang beragam baik dengan partai nasionalis maupun partai islam. PDIP paling banyak berkoalisi dengan Golkar di 7 Kabupaten / Kota baik koalisi dua partai tersebut maupun ditambah partai lain. Koalisi PDIP dengan Golkar di dalamnya terjadi di Ciamis, Garut, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Sumedang.
Sedangkan koalisi antara PDIP dengan partai islam, paling banyak dengan koalisi yang di dalamnya ada PPP, terjadi di 5 Kab/Kota, yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon.
Yang menarik, PDIP tidak melakukan satu pun koalisi di 16 Kabupaten / Kota bersama partai oposisi (pusat) yakni Gerindra dan/atau PKS.
*Sumber gambar: pikiran-rakyat.com
