Kelebihan pertama, kata Haris, adalah kemampuan Mahfud di bidang hukum tata negara. Menurut Haris, pengalaman Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu diragukan lagi.
"Mahfud ini memiliki keahlian di bidangnya, khususnya di bidang hukum," kata Syamsuddin, Selasa (10/7/2018). "Kalau tantangan ke depan adalah untuk menciptakan hukum dan demokrasi yang lebih baik, pilihannya Mahfud MD," tambah dia.
Selain itu, Haris juga menilai Mahfud mempunyai kelebihan kedua, yakni dekat dengan kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Mahfud bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi, khususnya dari basis pemilih muslim. "Dia dekat dengan kelompok Islam tidak hanya dengan NU, tapi juga Muhammadiyah," kata Haris.
Selain dua kelebihan itu, Haris juga menilai Mahfud adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Ia tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum. "Pasangan Pak Jokowi itu memang harus orang yang bersih dan berintegritas, ini tidak kalah pentingnya," ucap dia.
Selain Mahfud, Haris menilai ada dua nama lain yang juga berpeluang dipilih oleh Jokowi. Namun, berbeda dengan Mahfud, Haris menilai dua calon ini hanya punya satu keunggulan yang bisa ditonjolkan. Jika Jokowi ingin mengambil tokoh dari partai politik, maka pilihannya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Sebab, Airlangga adalah ketua umum partai kedua terbesar setelah PDI-P. Mesin partai Golkar pasti akan bekerja keras," kata Haris.
Sementara itu, jika Jokowi merasa tantangan yang berat di periode keduanya adalah ekonomi, maka ia bisa meminang Sri Mulyani. Haris menilai menteri keuangan tersebut sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Namun, ia tidak memiliki basis massa layaknya Mahfud atau Airlangga. "Kembali ke Jokowi butuh cawapres yang seperti apa," kata dia.
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019. Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik. "(cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).
Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.
www. kompas.com | Sabrina Asril
