"Koalisi keumatan itu hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. Partai Bulan Bintang (PBB) tidak pernah terlibat di sana, bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara," ujar Yusril dalam aku instagramnya, @yusrilihzamhd yang dikutip CNNIndonesia.com pada Selasa (14/8).
Koalisi keumatan beberapa bulan lalu pernah diwacanakan PA 212 dan sudah ditawarkan ke Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi keumatan itu merupakan usulan Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam (FPI).
Mengenai itu, Yusril menambahkan, partainya sudah mengontak Gerindra dan PAN, namun tak ada respons.
"Berkali-kali Sekjen dan fungsionaris DPP PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizik itu, tetapi tidak ada respons sama sekali," ujar pakar hukum tata negara ini.
Yusril juga mengungkit persoalan PBB yang sudah kerap membantu Gerindra dalam berbagai kesempatan. Namun ketika PBB nyaris gagal lolos ke Pemilu 2019, Gerindra 'menghilang'.
"Apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati kepada kita ??. Baik Gerindra, maupun PKS, PAN yang disebut Koalisi Keumatan itu tidak pernah ada," kata Yusril.
Simpati justru datang dari partai-partai sekuler ketika 21 daerah pemilihan PBB diganjal KPU. Ketum dan sekjen para partai sekuler itu, kata Yusril, justru menawarkan diri menjadi saksi dalam sidang di Bawaslu.
"Sekjen dan Ketum-nya menawarkan diri menjadi saksi di Bawaslu untuk mengatakan bahwa mengapa KPU tidak adil kepada PBB, sementara partai mereka juga terlambat menyerahkan data caleg," kata dia.
Atas dasar itu, Yusril menilai, Gerindra, PKS, dan PAN hanya mengingingkan PBB terkubur dalam liang lahat ketimbang tetap eksis di pemilu.
"Kesan saya, bagi Gerindra, PKS, dan PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahat daripada tetap ada," ujar dia.
Prabowo Tak Taat Ulama
Selain soal itu, Yusril juga menyinggung Ijtimak Ulama yang digelar beberapa waktu lalu. Hasil Ijtimak Ulama disebut Yusril jauh menyimpang dari hasil rekomendasi sebelumnya, namun tak ada yang protes.
"Begitu juga ketika keluar Keputusan Ijtimak Ulama yang jauh menyimpang dari Rekomendasi sebelumnya, mana ada protes dari DPW?"
Hasil Ijtimak merekomendasikan Ustaz Abdul Somad dan politikus PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres Prabowo. Namun justru Prabowo malah memilih Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya di Pilpres 2019.
"Sikap Prabowo yang tidak memilih UAS atau USA juga masalah. Sekarang, siapa yang tidak taat kepada ulama?" Tanya Yusril.
Yusril juga mempertanyakan perihal wacana Ijtimak Ulama Jilid II untuk menentukan sikap terkait pasangan Prabowo-Sandiaga. Sebab Sandiaga bukan ulama, dia hanya pengusaha yang sukses jadi Wagub DKI.
Tapi di satu sisi, justru Jokowi yang memilih Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal Jokowi sama sekali tak pernah diberi amanat dari Ijtimak Ulama untuk memilih ulama sebagai pasangannya.
"Konon sekarang akan diadakan Ijtimak Ulama Tahap II untuk memutuskan apakah akan membenarkan atau menolak keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno, seorang pedagang, bukannya ulama," ujar Yusril.
"Sementara Jokowi malah memilih ulama yang juga Ketua MUI dan sekaligus Rois Am PBNU, walau Jokowi tidak pernah mendapat amanat demikian dari para ulama yang berijtimak," tutur dia.
cnnindonesia.com
